NUNUKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari wilayah perbatasan. Salah satu upayanya ditunjukkan melalui kehadiran Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator bagi PMI, yang digelar di Aula Kantor Bupati Nunukan, Selasa (3/6/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Kepala KPw BI Kaltara Hasiando G. Manik, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., serta para PMI dari berbagai daerah di Kaltara.
Dalam sambutannya, Asnawi menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga dalam menghadirkan program yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat perbatasan.
“Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa. Program seperti ini sangat relevan di era digital. Ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga tentang memberdayakan PMI agar mampu berkembang secara ekonomi dan sosial,” kata Asnawi.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai pintu keluar masuk PMI ke Malaysia. Karena itu, perhatian terhadap pelatihan, literasi keuangan, serta akses terhadap layanan keuangan formal menjadi sangat penting.
“Kami bangga pada para pekerja migran asal Kaltara. Mereka bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga tulang punggung keluarga yang turut menggerakkan ekonomi daerah melalui remitansi,” ujarnya.
Namun, Asnawi juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu dibenahi. Di antaranya rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, hingga keberangkatan yang belum sepenuhnya sesuai prosedur.
Untuk itu, ia mengapresiasi peran aktif BP3MI Kaltara yang terus memberikan edukasi dan pendampingan langsung bagi calon PMI.
“Yang lebih penting adalah keberlanjutan perlindungan. Pendampingan tidak boleh berhenti saat PMI berangkat, tapi harus terus dilakukan agar mereka bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi maupun sosial,” tegasnya.
Asnawi menutup sambutannya dengan keyakinan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah bentuk nyata kehadiran negara yang berpihak kepada rakyat.
“Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi kolaborasi selanjutnya dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI, tak hanya di Kaltara tapi juga di seluruh Indonesia,” tutupnya.
