WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan pedalaman, salah satunya melalui rencana pembangunan 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal pada tahun 2026 yang ditujukan untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., saat kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan baru-baru ini.
Menurut Yosua, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara yang harus mendapatkan perhatian pembangunan secara maksimal.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari roadmap ketenagalistrikan Kalimantan Utara lima tahun ke depan, Pemprov Kaltara merencanakan pembangunan PLTS komunal pada 13 titik yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi prioritas berada di Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan, yang akan melayani sekitar 109 rumah, 15 fasilitas umum, serta memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara, Sapi’i, menyampaikan bahwa program penyediaan listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman merupakan bagian penting dari upaya percepatan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
“Pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui PLTS komunal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses energi. Biro Administrasi Pembangunan akan terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sapi’i, Kamis (4/6/2026).
Ia menambahkan, sesuai tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah, pihaknya akan terus mendorong sinergi antar perangkat daerah serta memastikan setiap program prioritas berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
