WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menegaskan dukungannya terhadap upaya penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Luminor, Senin (27/10).
Dengan mengusung tema “Sinergitas Penguatan Kelembagaan Sebagai Proyeksi Strategis Pengawasan Dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal”, kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di Kaltara dalam menghadapi agenda demokrasi tahun 2024–2029.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bawaslu untuk memperkuat peran kelembagaan pengawas pemilu agar semakin adaptif, responsif, dan profesional dalam menghadapi dinamika demokrasi yang terus berkembang,” ujar Gubernur Zainal.
Ia menegaskan pentingnya semangat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga integritas demokrasi di Bumi Benuanta. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat sipil adalah fondasi utama agar demokrasi tumbuh sehat dan berpihak pada rakyat.
Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan penguatan demokrasi yang substansial dan berintegritas sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional.
“Pemprov Kaltara, dalam koridor kewenangan yang dimiliki, berkomitmen mendukung setiap langkah Bawaslu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan menjaga integritas demokrasi di daerah,” tegas Gubernur.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata bagi penguatan sistem pengawasan pemilu di tingkat lokal maupun nasional.
Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM, Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara Feri Mulia Siagian, jajaran Forkopimda, akademisi, serta Bawaslu kabupaten/kota se-Kaltara.
