WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperluas jejaring kerja sama internasional sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, saat menerima kunjungan jajaran Konsulat Jenderal Republik Filipina yang berkedudukan di Manado, Sulawesi Utara, di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi strategis, mulai dari sektor kelautan dan perikanan hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.
Zainal menyebut, kedekatan geografis antara Kaltara dan wilayah selatan Filipina menjadi modal penting untuk membangun hubungan yang lebih erat dan produktif.
“Ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Salah satu gagasan yang mulai dijajaki ialah program Sister City atau kota kembar antara wilayah di Kaltara dengan daerah di Filipina, seperti Tawi-Tawi dan Zamboanga. Program tersebut dinilai potensial karena memiliki karakteristik wilayah dan sumber daya yang hampir serupa.
Melalui konsep sister city, kerja sama dapat dikembangkan dalam berbagai bidang, mulai dari pertukaran budaya, pendidikan, pariwisata, investasi hingga pengembangan teknologi dan tenaga kerja.
Menurut Zainal, posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan membuka peluang besar untuk memperkuat konektivitas regional, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Pemerintah Filipina juga berencana membuka kantor perwakilan konsuler di Kota Tarakan guna memperkuat koordinasi dan mempermudah realisasi berbagai program kerja sama ke depan.
Kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua pihak.
“Kami siap mendukung dan membantu mencarikan solusi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya,” tegas Zainal.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Konjen Republik Filipina di Manado, Mary Jennifer Domingo Dingal, bersama sejumlah pejabat perwakilan Filipina lainnya, termasuk unsur keamanan maritim dan perbatasan.
