WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong dunia usaha agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (22/9).
Musda ini menjadi momentum memperkuat kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha, sekaligus menyelaraskan berbagai program CSR dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kaltara.
Ingkong Ala mengatakan, Forum TJSLBU memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
“Seluruh badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Utara merupakan pelaku wajib TJSLBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 11 Tahun 2023. Tanggung jawab sosial ini bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Ingkong.
Menurutnya, sinergi tersebut perlu dibangun secara terarah agar program CSR yang dijalankan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Karena itu, melalui Musda II, Pemprov Kaltara mendorong terbentuknya kepengurusan Forum TJSLBU periode 2026–2031 yang solid, visioner, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Program kerja forum diharapkan dapat diselaraskan dengan RPJMD Kaltara 2025–2029, terutama pada bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta lingkungan.
Pemprov Kaltara juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui dukungan terhadap percepatan pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara.
Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu contoh bagaimana keterlibatan dunia usaha dapat diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan mengedepankan musyawarah dan keterbukaan, kita yakin forum ini mampu melahirkan kepengurusan yang amanah demi mewujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” ujar Ingkong.
Musda II Forum TJSLBU Kaltara turut dihadiri Ketua Forum TJSLBU Nasional Muhammad Satria, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda Kaltara, kepala perangkat daerah, Rektor Universitas Kaltara, tokoh adat, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara.
