WARTA, TANJUNG SELOR – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan penerimaan pajak rutin. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara kini memperkuat pendataan langsung terhadap perusahaan sekaligus memperluas sistem pembayaran pajak berbasis digital.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi pajak dari berbagai aktivitas usaha dapat terdata secara maksimal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menjelaskan pendataan perusahaan menjadi salah satu strategi yang terus dijalankan secara berkala. Petugas turun langsung ke lapangan setiap bulan untuk mengidentifikasi potensi pajak sekaligus mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya.
“Ini berkat kita maksimalkan pendataan ke perusahaan-perusahaan. Yang kedua, kita juga membentuk tim peningkatan dan pengawasan PAD,” jelas Datu Iqro.
Menurutnya, penguatan pengawasan melalui tim khusus diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Di sisi lain, Bapenda juga mendorong kemudahan pelayanan melalui digitalisasi pembayaran pajak daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas pemanfaatan aplikasi SiBatakKu serta menyediakan kanal pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan saluran resmi lainnya.
Digitalisasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wajib pajak badan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pelayanan secara langsung.
Strategi pendataan dan digitalisasi tersebut berjalan seiring dengan peningkatan penerimaan pajak daerah Kaltara.
Hingga 9 November 2026, realisasi pajak daerah telah mencapai 91,72 persen dari target. Angka ini melampaui capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di kisaran 84 persen.
Bapenda berharap kombinasi antara pendataan lapangan, pengawasan perusahaan, dan kemudahan transaksi digital dapat memperluas basis penerimaan pajak sekaligus memperkuat PAD Kaltara.
Optimalisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
