WARTA, NUNUKAN – Maraknya keberangkatan pekerja ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Malaysia melalui jalur tidak resmi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, menegaskan perlunya skema kerja sama lintas daerah untuk menghentikan praktik yang terus berulang setiap tahun.
Dalam sela rapat koordinasi, Robby bersama jajaran Pemkab Nunukan berdialog langsung dengan Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Joni Asadoma. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, yang menyoroti tingginya aliran pekerja migran asal NTT yang masuk ke Nunukan untuk kemudian menyeberang ke Malaysia secara ilegal.
“Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Harus ada mekanisme khusus yang mengatur alur pengiriman tenaga kerja dari daerah asal ke daerah tujuan. Jika disepakati di tingkat daerah, kita dorong untuk mendapat legitimasi kementerian dan lembaga teknis,” tegas Robby.
Ia menekankan, posisi Nunukan sebagai pintu gerbang perbatasan menjadikan daerah ini rawan penyelundupan pekerja migran. “Jika tidak ditangani serius, dampaknya sangat besar, bukan hanya bagi sosial ekonomi, tetapi juga keamanan nasional,” jelasnya.
Robby memastikan bahwa skema kerja sama lintas daerah yang sedang dihimpun akan diperjuangkan menjadi kebijakan nasional, dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai fasilitator. Ia juga menilai dukungan pemerintah daerah asal, terutama NTT, sangat penting agar pekerja migran diberangkatkan melalui jalur resmi yang aman dan memiliki perlindungan hukum.
Lebih jauh, Robby berharap kebijakan baru ini tidak hanya menekan keberangkatan ilegal, tetapi juga menyediakan sistem pendampingan dan pemberdayaan bagi calon pekerja. “Kita ingin bukan hanya menutup jalur ilegal, tetapi juga membuka jalur resmi yang manusiawi, aman, dan memberikan manfaat bagi keluarga mereka di daerah asal,” tutupnya. (*)
