spot_img
More
    spot_img

    Dua Raperda Disiapkan, Pemkab Nunukan Atur Pembangunan Perumahan hingga Penanganan Kawasan Kumuh

    WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk menata pembangunan perumahan sekaligus mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman kumuh. Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) disiapkan sebagai payung hukum agar masyarakat dapat menikmati lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.

    Dua regulasi tersebut mengatur Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

    Usulan kedua Raperda itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nunukan, H. R. Iwan Kurniawan, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026).

    Iwan menjelaskan, Raperda RP3KP akan menjadi pedoman pembangunan perumahan untuk jangka waktu 20 tahun, yakni periode 2026–2046. Perencanaan ini mencakup pengembangan hunian di kawasan perkotaan, perbatasan, industri, hingga agropolitan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan.

    “Raperda RP3KP kami siapkan sebagai pedoman pembangunan perumahan jangka panjang. Melalui regulasi ini, pengembangan hunian dapat berjalan lebih terarah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah Kabupaten Nunukan,” kata Iwan.

    Dalam rancangan tersebut, Pemkab Nunukan juga mengatur konsep hunian berimbang, termasuk alokasi minimal 20 persen hunian vertikal di kawasan strategis perkotaan.

    Regulasi ini sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan rumah, hingga pembangunan rumah baru secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, pemerintah daerah merancang pengaturan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk penanganan rumah terdampak bencana serta relokasi warga.

    Penataan pembangunan juga diarahkan untuk melindungi kawasan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove.

    Baca Juga:  DPRD Genjot Sosialisasi Perda Antinarkoba, Aluh Berlian Ajak Masyarakat Bergerak Bersama

    Tujuh Indikator Jadi Acuan Penanganan Kawasan Kumuh

    Sementara itu, Raperda kedua lebih menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh.

    Penanganannya akan mengacu pada tujuh indikator, yakni kondisi bangunan, jalan lingkungan, akses air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

    Pemkab Nunukan juga akan menyesuaikan pola penanganan dengan kondisi geografis daerah, mulai dari permukiman di atas air, tepi air, dataran, perbukitan, hingga kawasan rawan bencana.

    Pengawasan perizinan, pemenuhan standar teknis, dan kelayakan bangunan menjadi bagian dari upaya mengendalikan pertumbuhan permukiman yang tidak memenuhi standar.

    Iwan menyebut terdapat tiga pola penanganan kawasan kumuh yang disiapkan, yakni pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

    Pemugaran ditujukan bagi kawasan dengan tingkat kekumuhan ringan dan berada di atas lahan legal. Peremajaan dilakukan melalui penataan menyeluruh pada kawasan dengan tingkat kekumuhan sedang hingga berat.

    Adapun pemukiman kembali diarahkan bagi warga yang tinggal di kawasan ilegal atau lokasi rawan bencana sehingga membutuhkan penataan lokasi hunian.

    Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga membuka ruang keterlibatan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Kelompok swadaya masyarakat turut didorong berperan dalam pemeliharaan lingkungan.

    Raperda tersebut juga memuat ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

    Iwan berharap DPRD Nunukan dapat memberikan masukan dan saran terhadap kedua rancangan regulasi tersebut sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

    “Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD agar kedua Raperda ini dapat disempurnakan. Harapannya, regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan, mencegah pertumbuhan kawasan kumuh, dan menghadirkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serta berkelanjutan bagi masyarakat Nunukan,” tuturnya.

    Baca Juga:  Ramah Tamah BNNP Kaltara–Pemkab Nunukan, Perkuat Sinergi Perangi Narkoba di Wilayah Perbatasan

    Melalui dua Raperda ini, Pemkab Nunukan berharap pembangunan perumahan ke depan tidak hanya berorientasi pada penambahan hunian, tetapi juga memperhatikan tata ruang, kelayakan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU