WARTA, NUNUKAN – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Nunukan mendadak memanas pada Rabu (04/02). Kebijakan PT Pelindo yang menaikkan tarif E-Pass di Pelabuhan Tunontaka menjadi pemicunya. Para wakil rakyat menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru “mencekik” para sopir truk di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kebijakan yang Dinilai “Salah Alamat”
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, dengan tegas mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. Ia menilai PT Pelindo sebagai BUMN seolah melimpahkan beban biaya operasional dan pembenahan sistem internal mereka kepada pengguna jasa.
“Bukannya itu kewajiban Pelindo sebagai BUMN? Pembenahan sistem itu memang sudah seharusnya dilakukan, tapi kenapa sopir truk yang harus menanggung biayanya lewat kenaikan E-Pass?” cetus Andi Fajrul.
Ia juga menyoroti ketiadaan payung hukum yang jelas. Menurutnya, kenaikan tarif ini terkesan hanya berdasarkan kesepakatan internal tanpa melibatkan variabel kesiapan ekonomi masyarakat di lapangan.
Untung Miliaran, Tapi Fasilitas “Melempem”
Kritik pedas juga datang dari Sadam Husein. Mengacu pada data yang ada, ia mengungkap bahwa PT Pelindo Nunukan mencatatkan keuntungan fantastis, yakni sekitar Rp 38 miliar per tahun. Angka ini dianggap kontras dengan realita di lapangan.
”Kita berdebat soal tarif tanpa indikator dan variabel yang jelas. Pelindo untung besar, tapi kenapa biaya fasilitas masih dibebankan ke masyarakat? Jika daya beli melemah karena beban biaya terus naik, target pertumbuhan ekonomi kita hanya akan jadi angan-angan,” tegas Sadam.
Realita Pahit Sopir Truk: Mau ke Toilet Saja Susah
Anggota DPRD lainnya, Andre Pratama, membawa data yang lebih memprihatinkan terkait kesejahteraan pengemudi truk. Ia memaparkan bahwa pendapatan rata-rata sopir truk pelabuhan masih di bawah UMR.
Sebagai simulasi, untuk satu kontainer dengan biaya bongkar Rp 800 ribu yang dibagi tiga truk, setelah dipotong pajak, seorang sopir terkadang hanya mengantongi Rp 60 ribu. Nilai tersebut jauh dari cukup untuk menutupi biaya sewa kendaraan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Poin keberatan yang disampaikan Andre antara lain:
- Tarif Bongkar Muat: Tidak pernah berubah sejak tahun 2014, sementara biaya hidup melonjak.
- Fasilitas Buruk: “Sopir mau ke toilet saja susah, tapi tarif malah dinaikkan. Ini terbalik!” ujar Andre.
- Dampak Domino: Jika aktivitas pelabuhan terganggu, stok barang di Nunukan bisa menipis dan memicu inflasi harga barang.
Desakan Untuk Meninjau Ulang
Di akhir rapat yang berlangsung alot tersebut, DPRD Nunukan mendesak manajemen PT Pelindo untuk meninjau kembali kenaikan tarif E-Pass tersebut. Mengingat Nunukan adalah wilayah perbatasan dengan karakteristik ekonomi yang unik, DPRD meminta agar setiap kebijakan yang berdampak luas harus melibatkan koordinasi dengan legislatif.
”Kalau perlu, mari kita bersama-sama menghadap pimpinan regional. Nunukan ini wilayah perbatasan, butuh perlakuan khusus, bukan sekadar hitung-hitungan profit,” tutup Andre Pratama.
