WARTA, NUNUKAN – Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia hingga penelantaran menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Untuk memperkuat upaya tersebut, DPRD menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Raperda inisiatif legislatif ini disiapkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak sekaligus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak.
Gagasan tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026).
Andi Fajrul menjelaskan, anak-anak masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, hingga pengabaian kebutuhan dasar.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama melalui regulasi yang memperjelas tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Karena itu, diperlukan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak,” ujar Andi Fajrul.
Ia menambahkan, penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi kasus. Upaya pencegahan dan deteksi dini juga perlu diperkuat agar anak tidak menjadi korban berbagai bentuk pelanggaran hak.
Raperda tersebut diarahkan untuk membangun dukungan kelembagaan, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendeteksi maupun melaporkan kasus kekerasan dan eksploitasi.
Perlindungan juga perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan sosial dan teknologi yang menghadirkan bentuk kerentanan baru bagi anak.
Dalam rancangan itu, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ruang lingkup perlindungan mencakup pemenuhan hak, pencegahan kerentanan, penanganan korban kekerasan dan eksploitasi, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu.
Melalui Raperda ini, DPRD Nunukan berharap terbentuk kebijakan daerah yang mampu menjamin setiap anak mendapatkan haknya tanpa diskriminasi, serta memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.




