spot_img
More
    spot_img

    Rahman: Penanganan Anak Rentan Tak Bisa Sendiri, Koordinasi Antar-Lembaga Harus Diperkuat

    TANJUNG SELOR – Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Koordinasi antara instansi terkait, lembaga penyedia layanan, dan masyarakat perlu diperkuat agar setiap anak mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan.

    Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menilai keterhubungan antarlembaga menjadi kunci agar penanganan persoalan anak berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

    Menurutnya, persoalan yang dialami anak sering kali membutuhkan penanganan lintas sektor. Selain perlindungan dan pendampingan, anak bisa membutuhkan pemeriksaan kesehatan, akses pendidikan, hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.

    “Perlindungan anak bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah memiliki kewenangan, lembaga layanan menjalankan fungsi penanganan, sedangkan masyarakat dapat mengenali persoalan sejak awal. Ketiganya harus saling terhubung,” ujar Rahman saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (17/11/2026).

    Anggota DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Nunukan itu menegaskan, setiap lembaga harus memahami tugas dan kewenangannya. Dengan begitu, anak yang membutuhkan bantuan tidak mengalami hambatan hanya karena persoalan koordinasi atau ketidakjelasan jalur penanganan.

    Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan serta aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat.

    Penguatan kapasitas tersebut penting agar petugas dan relawan mampu mengenali kebutuhan anak, menentukan langkah penanganan, serta meneruskan laporan kepada instansi yang berwenang.

    “Kalau ada persoalan, harus jelas siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak tidak mendapatkan layanan hanya karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.

    Masyarakat Jadi Garda Awal Perlindungan Anak

    Rahman turut menyoroti peran masyarakat dalam mendeteksi persoalan anak. Lingkungan keluarga, tetangga, dan komunitas sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui ketika seorang anak mengalami kekerasan, penelantaran, atau kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus.

    Baca Juga:  Gubernur Zainal Bentangkan Merah Putih 81 Meter di Sebatik, Tegaskan Perbatasan Adalah Beranda Terdepan Indonesia

    Karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai tanda-tanda kerentanan anak dan mengetahui mekanisme pelaporan yang tepat.

    Namun, setiap temuan harus diteruskan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

    Rahman berharap koordinasi pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dengan alur penanganan yang jelas, setiap anak di Kaltara diharapkan memperoleh perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU