WARTA, TANJUNG SELOR – Setelah sempat berjalan lambat selama beberapa tahun, rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis yang telah masuk dalam perencanaan sejak 2015 itu kini kembali menarik perhatian investor nasional dan berpeluang memasuki tahap kesepakatan investasi pada 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyambut baik ketertarikan PT Indonesia Transit Synergy (Intra) untuk mengembangkan moda transportasi perkeretaapian yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Idham Chalid, mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam membuka akses transportasi modern yang selama ini belum tersedia di provinsi termuda di Indonesia itu.
“Ini menjadi momentum yang baik bagi Kaltara untuk mengembangkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Dalam rancangan awal, jalur kereta api akan menghubungkan Tanjung Selor dengan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Koridor tersebut dinilai strategis karena berpotensi terintegrasi dengan jaringan kereta api lintas Kalimantan yang telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Menurut Idham, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Saat ini proses masih difokuskan pada penyusunan studi kelayakan atau feasibility study sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
Selain itu, pemerintah dan investor masih mengkaji fungsi utama jalur yang akan dibangun. Opsi yang dipertimbangkan meliputi layanan angkutan penumpang, angkutan logistik, atau kombinasi keduanya.
“Penentuan fungsi jalur menjadi hal penting karena akan berpengaruh terhadap desain, kapasitas, hingga perhitungan ekonominya. Jika diarahkan untuk logistik, maka harus disesuaikan dengan komoditas unggulan dan kebutuhan industri di Kaltara,” jelasnya.
Dukungan pemerintah daerah terhadap proyek ini juga semakin kuat setelah adanya komunikasi intensif antara investor dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Bahkan, pembahasan lanjutan telah dilakukan bersama Gubernur Kaltara di Jakarta untuk mempercepat proses persiapan investasi.
Rencana pengembangan kereta api sebenarnya bukan hal baru bagi Kaltara. Sejak 2015, proyek tersebut telah tercantum dalam masterplan yang menjadi bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030. Namun, seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan pembangunan, sejumlah dokumen perencanaan perlu diperbarui agar sesuai dengan aturan terbaru.
“Dokumen yang disusun beberapa tahun lalu tentu harus disesuaikan kembali dengan regulasi terkini, termasuk berbagai ketentuan yang lahir setelah Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Idham.
Pemprov Kaltara kini menargetkan proses kerja sama dengan investor dapat memasuki tahap yang lebih konkret. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar pengembangan proyek.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan juga akan segera dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
Jika terealisasi, proyek kereta api ini tidak hanya akan menjadi moda transportasi baru bagi masyarakat Kaltara, tetapi juga diharapkan mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.
Kehadiran jalur kereta api juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mendukung pengembangan kawasan industri, pelabuhan, dan berbagai proyek strategis yang saat ini terus tumbuh di Kalimantan Utara.
