spot_img
More
    spot_img

    Waktu Kurang dari 50 Hari, Sekprov Kaltara Minta OPD Tancap Gas Lengkapi Dokumen Pencegahan Korupsi

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pemenuhan dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) 2026. Seluruh perangkat daerah diminta segera melengkapi indikator dan bukti pendukung sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi.

    Pasalnya, waktu yang tersisa hingga akhir tahun kurang dari 50 hari. Karena itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda penyelesaian dokumen yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

    Penegasan tersebut disampaikan Denny saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi terkait Pemenuhan MCSP-RBS 2026 bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/11).

    Denny menegaskan, pemenuhan indikator tidak boleh sekadar mengejar kelengkapan administrasi. Setiap data dan bukti pendukung atau evidence harus disiapkan secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

    “Saya akan memantau perkembangannya setiap minggu melalui Inspektorat. Waktu yang tersisa kurang dari 50 hari, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk segera menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan,” tegasnya.

    Menurut Denny, percepatan ini membutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Koordinasi internal juga harus diperkuat agar setiap kendala dalam pemenuhan indikator dapat segera ditangani.

    Rakor tersebut turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Basuki Haryono, beserta tim dan jajaran perangkat daerah pengampu MCSP-RBS 2026.

    Capaian 2025 Jadi Motivasi

    Dalam kesempatan itu, Denny mengungkapkan capaian pemenuhan Rencana Aksi Nasional Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK di Kaltara pada 2025 mencapai 81,7 persen dan berada di zona hijau.

    Baca Juga:  Karo Hukum Kaltara Pacu Penyelesaian Sejumlah Raperda Strategis

    Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja, sekaligus memastikan indikator pencegahan korupsi pada 2026 dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

    Pemprov Kaltara pun terus memperkuat koordinasi dengan KPK agar proses pemenuhan dokumen berjalan sesuai target.

    Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan korupsi semakin optimal. Tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU