spot_img
More
    spot_img

    BPBD Tarakan Kekurangan Peralatan dan Anggaran, DPRD Kaltara Siapkan Skema Bantuan

    WARTA, TARAKAN – Keterbatasan anggaran, peralatan operasional hingga sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kondisi ini mendorong DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mencari peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.

    Salah satu opsi yang disiapkan adalah melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun hibah dari kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

    Hal tersebut mengemuka saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan itu, jajaran BPBD menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan bencana.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tarakan, Hari Wijaya Putra, mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas dan pendanaan cukup memengaruhi kesiapan operasional lembaganya.

    Padahal, Tarakan memiliki sejumlah potensi bencana yang membutuhkan kesiapan personel dan dukungan peralatan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, pohon tumbang, banjir hingga tanah longsor.

    Salah satu perhatian BPBD adalah potensi karhutla, terutama di kawasan rawan seperti wilayah Amal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, personel tetap disiagakan selama 24 jam.

    Meski kondisi cuaca belakangan relatif mendukung sehingga potensi karhutla dapat ditekan, kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan tetap menjadi perhatian.

    “Kami berharap dengan keterbatasan kondisi kami di BPBD Kota Tarakan, baik dari segi peralatan maupun pendanaan, ke depannya pihak provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami,” harap Hari.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan pihaknya akan berupaya mencarikan solusi agar kebutuhan BPBD Tarakan bisa mendapat dukungan dari pemerintah provinsi.

    Baca Juga:  ​Pembelian Tiket Speedboat Tarakan Jadi Sorotan: Ada Biaya 'Siluman' di Balik Transaksi Nontunai"

    Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah kota tidak seharusnya menjadi penghalang dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Dukungan lintas pemerintahan diperlukan agar kebutuhan mendesak di daerah dapat terpenuhi.

    Syamsuddin menjelaskan, terdapat beberapa mekanisme yang memungkinkan pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada kabupaten/kota, di antaranya melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun hibah yang dialokasikan melalui kegiatan OPD provinsi.

    Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kaltara terkait mekanisme pemberian bantuan kepada pemerintah daerah.

    Dari komunikasi tersebut, menurutnya, dukungan provinsi tetap dimungkinkan selama mengikuti prosedur dan ketentuan administrasi yang berlaku.

    “Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan pihak KPK bersama Pak Gubernur. Ternyata, boleh memberikan bantuan selama sifatnya Bankeu atau masuk di kegiatan OPD provinsi lalu dihibahkan ke kabupaten/kota,” jelasnya.

    Meski demikian, Syamsuddin mengingatkan bahwa penyaluran bantuan harus melalui mekanisme administrasi yang benar. Pengajuan resmi dari kepala daerah serta komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

    Ia juga memahami sikap kehati-hatian Pemkot Tarakan dalam merealisasikan program yang bersumber dari dana transfer. Pemerintah kota selama ini cenderung memastikan dana telah masuk ke kas daerah sebelum menjalankan program yang direncanakan.

    BPBD Provinsi Akan Dilibatkan

    Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltara berencana menggelar pembahasan lanjutan dengan melibatkan BPBD Provinsi Kaltara. Pertemuan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan BPBD Tarakan dengan peluang dukungan program dan anggaran di tingkat provinsi.

    Syamsuddin berharap pertemuan berikutnya dapat memperjelas kebutuhan prioritas, bentuk bantuan yang memungkinkan diberikan, serta mekanisme penyalurannya.

    “Nanti pada pertemuan berikutnya kami akan menghadirkan BPBD Provinsi supaya take and give-nya jelas untuk Tarakan. Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkasnya.

    Baca Juga:  Menjaga Kaltara Tetap Damai, Gubernur Gelar Rakor dengan Forkopimda dan Tokoh Masyarakat

    Melalui langkah tersebut, DPRD Kaltara berharap penguatan penanganan bencana di Tarakan tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah kota. Sinergi dengan pemerintah provinsi diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan operasional sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU