TANJUNG SELOR – Pelaku koperasi dan usaha kecil di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mendapat dukungan lebih kuat melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
Regulasi yang tengah dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara tersebut diarahkan untuk membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan, pembiayaan, penyediaan bahan baku, hingga pendampingan hukum.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan sejumlah substansi tersebut menjadi perhatian dalam hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterbitkan.
Untuk sektor koperasi, materi pengaturan mencakup kemudahan perizinan berusaha dan akses permodalan. Pemerintah daerah juga didorong memberikan pembinaan serta pendampingan dalam pembentukan koperasi, termasuk memfasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
Sementara bagi pelaku usaha kecil, dukungan yang diatur meliputi pendampingan pemenuhan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, serta penyediaan bahan baku.
Dukungan sarana dan prasarana produksi juga menjadi bagian dari substansi Ranperda. Selain itu, pelaku usaha kecil diharapkan memperoleh perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.
Nasir menegaskan, berbagai ketentuan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi aturan administratif.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.
Meski demikian, materi Ranperda masih harus disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan setiap pengaturan tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi Kemendagri akan ditelaah secara cermat bersama anggota Pansus dan komisi terkait sebelum dibawa ke tahap persetujuan bersama.
Kehadiran Perda ini nantinya diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem koperasi dan usaha kecil. Dengan dukungan perizinan, permodalan, sarana produksi, serta perlindungan hukum, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.
Pansus II pun menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sehingga Ranperda tersebut bisa dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026, sesuai agenda yang telah direncanakan.




