WARTA, TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya pendidikan dan pengawasan partisipatif sebagai fondasi utama dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kaltara bekerja sama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, di Swiss-Belhotel Tarakan, Minggu (5/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tarakan dr. Khairul, Anggota DPRD Tarakan Rathna, serta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dalam acara yang berlangsung interaktif.
Yakobus: Pengawasan Partisipatif Kunci Demokrasi Sehat
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Yakobus, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah pendekatan paling efektif dan modern dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
“Sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif adalah konsep paling mutakhir yang kami lakukan. Ini bagian dari upaya Bawaslu mendidik masyarakat agar memahami fungsi pengawasan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Yakobus juga menekankan, kerja Bawaslu tidak hanya berlangsung pada tahapan pemilu, tetapi juga terus berjalan di luar tahapan sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.
“Sering kali masyarakat menafsirkan bahwa Bawaslu atau KPU hanya bekerja saat tahapan pemilu. Padahal, di masa non-tahapan pun kami tetap menjalankan fungsi pendidikan politik dan demokrasi,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar dukungan anggaran bagi Bawaslu tidak hanya diberikan pada masa pemilu, tetapi juga di luar tahapan, agar program pendidikan demokrasi bisa dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami mohon agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan dukungan anggaran di tahun-tahun non-tahapan. Bawaslu siap melakukan pendidikan politik melalui forum-forum seperti ini,” imbuhnya.
Fokus pada Gen Z dan Keterwakilan Perempuan
Yakobus juga menyoroti pentingnya melibatkan kaum perempuan dan generasi muda (Gen Z) dalam pengawasan partisipatif.
Menurutnya, dua kelompok ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Kaltara, apalagi jumlah pemilih muda meningkat signifikan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
“Kami ingin masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, memahami aturan main pemilu. Mereka harus tahu bagaimana memilih dengan cerdas dan ikut mengawasi jalannya demokrasi,” katanya.
dr. Khairul: Kualitas Pemimpin Ditentukan Kecerdasan Pemilih, Bukan Uang
Sementara itu, Wali Kota Tarakan dr. Khairul mengingatkan bahwa kualitas kepemimpinan dihasilkan dari kecerdasan pemilih, bukan karena politik uang.
“Kualitas pemimpin ditentukan oleh kecerdasan dan rasionalitas pemilih, bukan karena uang. Kalau pemilih cerdas, maka yang terpilih juga akan berkualitas,” ujar Khairul.
Ia mengapresiasi langkah Bawaslu yang aktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di luar tahapan pemilu.
“Kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak apatis terhadap politik, tetapi ikut mengawasi dan memastikan pemilu berjalan jujur dan adil,” tambahnya.
Dorongan ke Komisi II DPR RI
Menutup kegiatan, Yakobus kembali menyampaikan harapannya kepada Komisi II DPR RI agar memperjuangkan dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kaltara terus mendapat pendidikan politik, agar demokrasi di daerah ini tumbuh sehat dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat,” tandasnya.
