spot_img
More
    spot_img

    UMP dan UMSP Kaltara 2027 Ditetapkan, Gubernur Tekankan Kepatuhan Perusahaan

    WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengusaha dinilai penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.

    Zainal juga mengingatkan para pekerja dan serikat buruh agar terus membangun komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Dengan hubungan yang terbuka dan konstruktif, persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog.

    Pesan tersebut disampaikan setelah penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027 dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

    Dalam keputusan tersebut, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Sedangkan UMSP berlaku untuk tiga sektor, yakni perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.

    Menurut Zainal, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak pekerja dan kemampuan dunia usaha. Karena itu, keputusan tersebut diharapkan dapat diterima seluruh pihak dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

    “Kepada para pengusaha, saya mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

    Di sisi lain, Zainal meminta pekerja, buruh, serta serikat pekerja dan serikat buruh tidak memutus komunikasi dengan perusahaan. Dialog yang terjaga dinilai menjadi salah satu kunci membangun hubungan industrial yang sehat.

    Ia menilai hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha tidak hanya berdampak pada kepastian hak tenaga kerja, tetapi juga mendukung iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Kaltara.

    “Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” katanya.

    Baca Juga:  Gubernur Ajak Forkopimda dan DPRD Bersinergi Bangun Kaltara

    Zainal menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari peningkatan investasi maupun pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi juga harus memberikan manfaat nyata dan merata, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

    Gubernur turut mengapresiasi seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi yang terlibat dalam proses pembahasan. Mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, APINDO, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pihak terkait lainnya.

    Ia berharap kesepahaman yang telah dibangun selama proses penetapan upah dapat terus dijaga dalam pelaksanaannya. Dengan kepatuhan perusahaan dan komunikasi yang baik bersama pekerja, kebijakan pengupahan 2027 diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Kaltara.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU