WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mengakselerasi pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
Upaya tersebut menjadi perhatian serius mengingat masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati akses listrik serta 60 desa yang belum terlayani secara memadai.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., telah menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan tersebut.
Menindaklanjuti arahan itu, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., bersama jajaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM guna memperjuangkan dukungan pemerintah pusat.
Hasilnya cukup menggembirakan. Kementerian ESDM memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar.
Ferdy menjelaskan, dukungan tersebut mencakup perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai sekitar Rp200 miliar, pembangunan PLTS Komunal di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp21 miliar.
PLTS dan Jaringan Listrik Diperluas
Untuk pelaksanaan pada 2026, pembangunan PLTS Komunal direncanakan menyasar 11 titik yang mencakup 15 desa. Sebanyak empat titik berada di Kabupaten Malinau dan tujuh titik di Kabupaten Nunukan.
Sementara program perluasan jaringan listrik pada 2026 direncanakan menjangkau 74 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
Program tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat pemerataan akses energi, mengingat kondisi geografis Kaltara yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan pedalaman dengan tantangan pembangunan infrastruktur yang tidak ringan.
“Upaya tersebut mendapat respons positif dari Kementerian ESDM. Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar,” kata Ferdy.
Namun, dukungan anggaran tersebut harus diimbangi kesiapan pemerintah daerah. Kementerian ESDM meminta Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat serta lokasi program siap dilaksanakan.
Termasuk memastikan seluruh perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal agar tidak menjadi kendala saat pembangunan berlangsung.
Ditargetkan Mulai September
Pelaksanaan berbagai program elektrifikasi tersebut dijadwalkan dimulai September 2026 hingga Juli 2027.
Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengawal setiap tahapan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Ferdy menegaskan, elektrifikasi bukan semata-mata persoalan menghadirkan penerangan. Akses listrik memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ketersediaan listrik dapat mendukung aktivitas ekonomi, menunjang proses belajar anak-anak, memperkuat pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus memperluas akses listrik hingga menjangkau seluruh wilayah. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar,” tegasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat senilai Rp471 miliar tersebut, Pemprov Kaltara berharap percepatan elektrifikasi dapat menjadi langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat di perbatasan dan pedalaman.
Listrik bukan hanya soal lampu menyala, tetapi juga tentang membuka akses pendidikan, menggerakkan ekonomi dan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kaltara.
