WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan strategi agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke daerah. Melalui program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara), UMKM lokal akan dipersiapkan menjadi bagian dari rantai pasok Kawasan Industri Tanah Kuning.
Gagasan tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) SINERGI Kaltara di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (8/7).
Menurut Denny, pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Melalui SINERGI Kaltara, kami ingin membangun jembatan antara UMKM lokal dengan kebutuhan industri. Jangan sampai investasi terus tumbuh, tetapi pelaku usaha daerah tidak ikut berkembang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kawasan Industri Tanah Kuning yang memiliki luas sekitar 10.100 hektare diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara. Kehadiran kawasan industri tersebut diperkirakan akan menciptakan permintaan besar terhadap berbagai barang dan jasa yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
Namun hingga saat ini, sekitar 51.840 UMKM di Kalimantan Utara dinilai belum memiliki keterhubungan yang kuat dengan kebutuhan industri sehingga peluang ekonomi yang tersedia belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
“Kondisi inilah yang ingin kita ubah. UMKM harus dipersiapkan agar mampu memenuhi standar industri dan menjadi bagian dari rantai pasok secara berkelanjutan,” katanya.
Denny mengungkapkan, investasi di Kalimantan Utara mengalami lonjakan signifikan. Nilai investasi meningkat dari sekitar Rp11,79 triliun pada 2024 menjadi Rp30,64 triliun pada 2025, atau tumbuh sekitar 160 persen.
Meski demikian, tingginya investasi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Pertumbuhan investasi harus diikuti pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jangan sampai kebutuhan industri lebih banyak dipenuhi dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya tidak dinikmati masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.
Menurut Denny, tanpa kolaborasi yang baik antara kawasan industri dan pelaku usaha lokal, daerah berpotensi mengalami kebocoran ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga munculnya enclave economy, yakni kondisi ketika investasi berkembang pesat tetapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar.
Karena itu, SINERGI Kaltara dirancang sebagai model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan organisasi perangkat daerah, pelaku industri, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
Melalui program tersebut, pelaku UMKM akan didorong meningkatkan kualitas produk, memperkuat manajemen usaha, memperoleh akses pembiayaan, hingga memenuhi standar kebutuhan industri sehingga mampu menjadi mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Tanah Kuning.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Itulah tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui SINERGI Kaltara,” pungkas Denny.
