WARTA, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam merealisasikan Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur Zainal saat memaparkan kesiapan daerah di hadapan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam pertemuan di Ruang Rapat Menteri Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi RI, Jakarta, Senin (20/7).
Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 sekaligus bagian dari visi Asta Cita Presiden RI dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui pendidikan berasrama yang sepenuhnya dibiayai pemerintah.
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa seluruh Readiness Criteria atau persyaratan kesiapan daerah telah dipenuhi sehingga pembangunan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Seluruh aspek pendukung di daerah, mulai dari izin pemanfaatan tata ruang dari Dinas PUPR hingga dukungan sosial dari masyarakat adat serta warga transmigran setempat, telah tuntas kami fasilitasi. Dengan demikian, pemerintah pusat tinggal melakukan eksekusi pembangunan fisik di lapangan,” ujar Zainal.
Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di atas lahan seluas 7,87 hektare. Lahan tersebut merupakan aset milik Kementerian Transmigrasi dengan legalitas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Salimbatu Nomor 5/HPL/BPN/1996.
Menurut Gubernur, status lahan kini telah dinyatakan clean and clear atau bebas dari sengketa setelah diterbitkannya surat pelepasan hak pengelolaan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Ia optimistis tidak ada lagi kendala berarti yang dapat menghambat proses pembangunan.
Berdasarkan masterplan, kawasan Sekolah Rakyat akan dibangun sebagai kompleks pendidikan terpadu berbasis asrama. Fasilitas yang disiapkan meliputi gedung sekolah dua lantai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, masjid, gedung serbaguna, dapur dan kantin, hingga green house sebagai sarana pembelajaran keterampilan hidup (life skills) di bidang agribisnis.
Kesiapan yang dipaparkan Pemprov Kaltara mendapat apresiasi dari Menteri Transmigrasi. Pemerintah pusat menilai Kaltara menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi Perpres Nomor 120 Tahun 2025.
Sebagai bentuk dukungan, Menteri Transmigrasi menginstruksikan jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal terkait untuk memprioritaskan penyelesaian administrasi pemecahan sertifikat HPL agar proses penyerahan aset kepada Pemprov Kaltara dapat berlangsung lebih cepat.
Percepatan administrasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk dimulainya pembangunan fisik Sekolah Rakyat tanpa terkendala persoalan legalitas lahan.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan kesiapan yang telah diselesaikan Pemprov Kaltara, pembangunan Sekolah Rakyat di Bulungan diharapkan segera terealisasi dan menjadi pusat pendidikan berasrama yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi di wilayah Kalimantan Utara.
