WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Markas Besar (Mabes) TNI memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penguatan pertahanan berjalan selaras demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan data, informasi, dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dan daerah.
Delegasi Mabes TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady bersama Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Dalam paparannya, Ingkong menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berbicara soal keamanan negara, tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
“Kawasan perbatasan harus dibangun dengan pendekatan yang seimbang antara aspek pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujar Ingkong.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang lebih dari 1.000 kilometer, Kalimantan Utara menghadapi tantangan besar dalam membuka aksesibilitas dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Meski berbagai investasi pemerintah pusat di kawasan perbatasan terus meningkat, Ingkong mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait konektivitas antarwilayah yang masih terbatas.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan status jalur logistik darat eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diharapkan dapat menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Kami terus berkoordinasi untuk membuka akses konektivitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya.
Data tahun 2026 menunjukkan panjang jalan paralel dan akses perbatasan di Kaltara telah mencapai sekitar 970 kilometer. Namun, peningkatan kualitas jalan masih menjadi prioritas guna mengurangi keterisolasian sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain pembangunan Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, serta Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk memperlancar konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Kaltara juga mendorong sinkronisasi tata ruang dengan kementerian terkait agar pengembangan infrastruktur tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Dalam kesempatan itu, Ingkong turut memperkenalkan konsep pembangunan berbasis “Prosperity Approach” atau pendekatan kemakmuran yang selama ini menjadi salah satu strategi pembangunan kawasan perbatasan di Kaltara.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara.
“Ketika masyarakat perbatasan hidup sejahtera, memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang baik, maka pertahanan negara juga akan semakin kokoh,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemprov Kaltara juga terus mendorong pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik. Pemekaran wilayah dinilai penting untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI memberikan apresiasi atas berbagai langkah strategis yang telah dirancang Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengamanan proyek strategis nasional.
Sejumlah proyek besar yang menjadi perhatian antara lain pengembangan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan energi hijau di Kalimantan Utara.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan TNI, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Utara sebagai beranda terdepan Indonesia di wilayah utara Kalimantan.
