WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat perannya dalam mengoordinasikan sinergi pembangunan daerah melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6/2026).
Rakor tersebut membahas percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan Kalimantan Utara.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, mengatakan pihaknya siap mengoordinasikan inventarisasi dan sinkronisasi program prioritas perangkat daerah agar dapat ditawarkan kepada perusahaan melalui skema CSR yang terarah dan tepat sasaran.
“Biro Administrasi Pembangunan memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Arahan Bapak Wakil Gubernur ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program CSR perusahaan dapat selaras dengan kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Sapi’i.
Menurutnya, kondisi fiskal yang saat ini menghadapi berbagai tantangan menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta melalui program CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Sapi’i menjelaskan, Biro Administrasi Pembangunan akan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk menyusun daftar kebutuhan pembangunan prioritas di lima kabupaten/kota yang nantinya menjadi bahan pembahasan bersama perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Yang terpenting adalah program yang diusulkan benar-benar terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan begitu, kontribusi CSR dapat lebih terukur dan berdampak nyata,” katanya.
Selain pembahasan CSR, rapat koordinasi juga membahas upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penertiban pajak dan retribusi sektor industri, termasuk verifikasi legalitas dan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di Kalimantan Utara.
Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan seluruh perangkat daerah harus segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibangun bersama para pelaku usaha. Ia juga meminta pendataan kebutuhan pembangunan dan verifikasi data alat berat perusahaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan guna memperkuat koordinasi serta memastikan implementasi kesepakatan berjalan optimal.
Sapi’i menambahkan, Biro Administrasi Pembangunan akan terus memperkuat forum komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha agar setiap program CSR yang dilaksanakan perusahaan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan badan usaha, kita berharap pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” tutupnya.
