WARTA, LOMBOK – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendorong lahirnya reformasi kebijakan fiskal untuk memperkuat kapasitas keuangan pemerintah provinsi. Sejumlah usulan strategis pun dirumuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7) malam.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut ambil bagian bersama 28 gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia dalam menyusun rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Forum tersebut tidak hanya menyepakati perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APPSI sebagai penguatan organisasi, tetapi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui usulan revisi sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah saat ini.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah distribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pajak hotel dan restoran yang selama ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Gubernur Zainal menilai sudah saatnya kebijakan fiskal memberikan ruang yang lebih adil bagi pemerintah provinsi dalam memperoleh sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan.
“Selama ini pemerintah provinsi belum memperoleh bagian dari PBJT. Selain itu, ada praktik yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur melalui Peraturan Gubernur mengenai pembagian pajak kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah dikenakan pajak 50 persen, dibagi antara daerah asal kendaraan dan daerah tempat kendaraan beroperasi,” ujar Zainal.
Selain membahas PBJT, para gubernur juga menyoroti optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi.
Hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyusunan naskah akademik bersama. APPSI juga akan memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) guna menyusun formulasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Munaslub APPSI selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden beserta kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal nasional, dengan harapan mampu menciptakan sistem pembagian pendapatan daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung percepatan pembangunan di seluruh provinsi Indonesia.
