WARTA, TANJUNG SELOR – Dukungan terhadap pengembangan literasi di Kalimantan Utara dinilai perlu diperkuat melalui sistem penganggaran daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Vamelia, meminta agar program literasi dapat diakomodasi dalam skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Menurutnya, saat ini masih terdapat kendala ketika anggota DPRD ingin mengusulkan bantuan bagi para pegiat literasi. Hal itu disebabkan belum tersedianya kategori khusus terkait perpustakaan dan literasi dalam kamus usulan pada sistem Pokir.
“Kami sebenarnya ingin membantu para pegiat literasi di daerah. Namun ketika dimasukkan ke dalam sistem usulan Pokir, ternyata belum ada menu yang secara khusus mengakomodasi sektor perpustakaan dan literasi,” ujar Vamelia, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar dukungan terhadap kegiatan literasi dapat disalurkan secara lebih konkret melalui program-program yang diusulkan DPRD.
Untuk itu, Vamelia meminta Dinas Perpustakaan dan Literasi agar menjalin koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (Bappeda) guna menyesuaikan kamus usulan dalam sistem Pokir DPRD.
“Saya berharap Dinas Perpustakaan dan Literasi dapat bekerja sama dengan Bappeda. Kamus Pokir DPRD perlu mengakomodasi sektor ini, sehingga kami bisa menyalurkan bantuan nyata bagi para pegiat literasi di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, literasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dukungan terhadap komunitas maupun kegiatan literasi di berbagai wilayah Kaltara perlu difasilitasi dengan baik.
“Literasi berperan besar dalam peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, para pegiat literasi harus mendapat dukungan yang memadai agar program mereka dapat terus berkembang,” pungkasnya.
