WARTA, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Hilton, Bandung, Jawa Barat, pada 7–9 September 2025.
Rakor yang diikuti Bawaslu seluruh provinsi di Indonesia ini membahas hasil pengawasan PDPB semester I tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi penguatan menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Bawaslu RI dalam arahannya menegaskan pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam proses pengawasan. Hal ini untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih tercatat dalam daftar pemilih serta meminimalisasi potensi persoalan administrasi kepemiluan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kaltara, Herry Fitrian Armandita, menyampaikan analisis serta isu strategis yang dihadapi di daerah, termasuk sejumlah inovasi pengawasan. Ia menegaskan bahwa pengawasan partisipatif terus digencarkan dengan melibatkan masyarakat, baik melalui posko aduan secara luring maupun daring.
“Melalui rakor ini, kami berharap ada penyamaan persepsi dan penguatan strategi yang bisa langsung diterapkan di daerah. Tujuannya agar daftar pemilih lebih akurat, mutakhir, dan inklusif,” ungkap Herry.
Selain menjadi forum evaluasi, rakor ini juga menjadi ruang bagi Bawaslu daerah untuk menyampaikan kendala di lapangan sekaligus berbagi praktik baik. Hasil diskusi diharapkan memperkuat sinergi pengawasan sehingga tahapan PDPB dapat berjalan lebih optimal menjelang pesta demokrasi 2024–2025.
