WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pencanangan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap satu dekade sekali. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar di Indonesia.
“Sensus Ekonomi memiliki peran strategis untuk menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Zainal.
Ia menilai ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan mendasar di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang. Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi daerah, mulai dari perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor usaha formal dan informal, ekonomi digital, hingga ekonomi berbasis lingkungan.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis yang semakin besar bagi Kalimantan Utara. Provinsi termuda di Indonesia ini tengah menghadapi berbagai peluang pertumbuhan ekonomi seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta sejumlah proyek investasi berskala besar lainnya.
“Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan daerah dan memaksimalkan berbagai peluang ekonomi yang ada,” katanya.
Gubernur juga menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah tanggung jawab bersama. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang menentukan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tegasnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia mulai Mei hingga Agustus 2026. Hasil pendataan diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Kaltara Dr. Mustaqim, SST., S.E., M.Si., jajaran BPS kabupaten/kota se-Kaltara, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kaltara, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.
