spot_img
More
    spot_img

    Kemenkeu Audiensi dengan Plt Sekda Nunukan, Bahas Efektivitas Penggunaan Dana DAU dan TDF Tahun 2025

    WARTA, NUNUKAN —  Hari pertama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, langsung diisi dengan agenda penting bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Bertempat di ruang kerjanya, Plt. Sekda menerima kunjungan kerja tim dari Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu yang membahas tindak lanjut kebijakan teknis Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant untuk pelayanan dasar kesehatan tahun 2025, serta evaluasi efektivitas penggunaan Dana Treasury Deposit Facility (TDF).

    Tim Kemenkeu menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) akan dilakukan pada 3–4 November 2025 di Kabupaten Nunukan. Agenda ini mencakup pengumpulan data, diskusi teknis bersama perangkat daerah, serta penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan pemanfaatan dana transfer pusat.

    Kegiatan tersebut juga melibatkan tenaga ahli Program SKALA, serta perwakilan dari BPKAD, Bapenda, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Nunukan, dengan dukungan daring dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam sambutannya, Plt. Sekda Raden Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kemenkeu dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat transparansi serta tata kelola keuangan publik yang efektif dan akuntabel.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan efektivitas penggunaan dana pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Raden Iwan.

    Ia menambahkan, kegiatan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan infrastruktur publik.

    Dengan terlaksananya audiensi tersebut, Pemkab Nunukan berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin solid, sehingga pengelolaan dana transfer pusat mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

    Baca Juga:  Klaim Kesehatan Gagal Ginjal Meningkat Pesat, BPJS Kesehatan Bayarkan Rp 11 Triliun di 2024

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU