WARTA, TANJUNG SELOR – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara terus mengakselerasi penerapan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada 14 April 2026 di Tanjung Selor menyasar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pendampingan ini menjadi langkah strategis agar seluruh badan publik mampu menjalankan kewajiban keterbukaan informasi secara maksimal. Masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menekankan, transparansi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang utuh terkait pengelolaan dan pelayanan informasi.
Sementara itu, pendampingan lanjutan juga dilakukan di Kabupaten Bulungan pada 16 April 2026. Komisioner KI Kaltara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, turut memberikan penguatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, keberhasilan keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam memahami regulasi serta memberikan pelayanan yang responsif.
“Penguatan kapasitas SDM sangat penting. Aparatur harus mampu mengelola informasi dengan baik sekaligus memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, KI Kaltara berharap seluruh badan publik di provinsi hingga kabupaten/kota dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Fajar Mentari menegaskan, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban.
“Kami ingin transparansi menjadi bagian dari budaya birokrasi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkasnya.
