WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, melalui Asisten Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., membuka kegiatan Penguatan Sistem Keuangan Digital se-Kalimantan Utara Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (13/11).
Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Kepatuhan Pajak dan PFK” ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Pengelolaan Anggaran Harus Efektif dan Tepat Sasaran
Dalam sambutannya, Pollymaart menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan anggaran dan belanja. Namun, peningkatan pendapatan daerah serta belanja yang tepat sasaran merupakan kunci keberhasilan pembangunan.
“Peningkatan pendapatan daerah dan pelaksanaan belanja yang tepat sasaran menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan di daerah,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Kaltara berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sesuai tuntutan perkembangan zaman.
Kemajuan Digitalisasi Keuangan Daerah dalam 3 Tahun Terakhir
Pollymaart memaparkan sejumlah capaian positif digitalisasi keuangan daerah, terutama implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang meningkat signifikan:
-
2023: 4 kartu – transaksi Rp2,3 juta
-
2024: 48 kartu – transaksi Rp1,42 miliar
-
Oktober 2025: 61 kartu – transaksi Rp1,48 miliar
“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Kaltara dalam mengurangi transaksi tunai, mempercepat pembayaran, dan meningkatkan efisiensi belanja,” jelasnya.
Selain KKPD, Pemprov Kaltara juga menjadi salah satu daerah tercepat menerapkan SP2D Online sejak April 2025. Sistem ini mempercepat proses pencairan dana serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Kaltara juga tengah memperkuat sistem pengadaan melalui E-Katalog Versi 6, yang mendukung pengadaan barang dan jasa secara cepat, transparan, efisien, serta memberi peluang lebih besar bagi UMKM lokal.
Sumber Daya Manusia Jadi Kunci
Pollymaart mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan digital tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada peran penting PA/KPA, PPK, PPKOM, dan para bendahara di perangkat daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar tuntutan administrasi, tetapi fondasi menuju tata kelola keuangan yang bersih dan modern,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Mari jadikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK ini sebagai penguatan budaya kerja, baik di lingkungan Pemprov Kaltara maupun pemerintah kabupaten dan kota,” pungkasnya.
