WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengakselerasi penyelesaian sertifikasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Percepatan tersebut menjadi fokus utama agar legalitas lahan segera rampung sehingga tahapan pembangunan dapat segera direalisasikan.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi dan legalitas lahan yang dipimpin Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Pollymaart Sijabat, S.KM., M.AP., di Ruang Rapat Gadis II, Jumat (24/7).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, serta perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi untuk mempercepat proses administrasi dan penerbitan sertifikat lahan sebagai syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat.
Pollymaart mengatakan, percepatan legalitas lahan menjadi tahapan yang sangat krusial agar program prioritas pemerintah pusat tersebut dapat segera memasuki tahap pembangunan fisik.
“Fokus kita saat ini adalah mempercepat penyelesaian sertifikat lahan. Alhamdulillah, upaya ini mendapat dukungan penuh dari Kanwil BPN Kaltara maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sehingga seluruh proses dapat dipercepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lahan yang diusulkan berada di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dengan luas lebih dari tujuh hektare. Lokasi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berasrama.
Menurut Pollymaart, lahan tersebut sebelumnya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Karena itu, penyelesaian administrasi dan penerbitan sertifikat memerlukan koordinasi lintas instansi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Di tingkat pusat, dukungan terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga terus diperkuat. Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama kepala perangkat daerah terkait telah menemui Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Gedung Grand Makarti Kementerian Transmigrasi RI, Senin (20/7).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025.
“Saya bersama kepala dinas terkait menemui Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk percepatan pembangunan dan kesiapan menjalankan Program Sekolah Rakyat,” ujar Gubernur Zainal.
Menurut Gubernur, koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi menjadi langkah strategis karena berkaitan dengan proses pelepasan dan pemanfaatan lahan yang sebelumnya merupakan kawasan transmigrasi. Dukungan kementerian tersebut diharapkan semakin mempercepat penyelesaian legalitas lahan di Kabupaten Bulungan.
Sementara itu, Pollymaart menambahkan bahwa secara prinsip Kementerian Sosial RI juga telah menyatakan kesiapan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Utara. Bahkan, pendanaan pembangunan telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang kami kejar sekarang adalah penyelesaian legalitas lahannya. Begitu sertifikat terbit, tahapan pembangunan dapat segera berjalan karena dukungan pemerintah pusat sudah sangat kuat,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan karakter.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Pemprov Kaltara, BPN, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Sosial, proses sertifikasi lahan diharapkan segera rampung sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bulungan dapat segera dimulai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.
