WARTA, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya disiplin jam kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan pembinaan kepada ASN yang sebelumnya terjaring dalam kegiatan penertiban oleh tim gabungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan. Pembinaan berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (22/9).
“Hari ini sesuai janji saya, saya mengumpulkan ASN yang terlibat razia kemarin,” kata Denny.
Menurutnya, pembinaan tersebut bukan semata-mata untuk memberikan teguran, tetapi menjadi momentum evaluasi agar ASN semakin memahami tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.
Denny menekankan, waktu istirahat tetap menjadi hak ASN. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan jam kerja dan tidak mengganggu kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
“Silakan istirahat, tapi dengan cara yang berbeda, bukan harus nongkrong dan sebagainya pada jam kerja. Kita ada jam kerja yang diminta tanggung jawabnya, dan itu harus dilaksanakan,” tegasnya.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bersama sehingga tidak kembali terjadi. Menurutnya, disiplin ASN tidak hanya diukur dari kehadiran di kantor, tetapi juga dari kepatuhan terhadap jam kerja serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Denny juga mengingatkan bahwa ASN memiliki amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap kedisiplinan bukan hanya menjadi tanggung jawab internal pemerintah, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme.
“Pengawasan itu bisa dilakukan oleh semua pihak, masyarakat, PPNS sebagai penegak Perda, maupun BKD sebagai penegak disiplin,” ujarnya.
Ke depan, pengawasan kedisiplinan ASN juga akan dilakukan melalui indikator lain, tidak hanya penertiban di tempat umum. Kehadiran dalam apel pagi hingga pelaksanaan kinerja harian menjadi bagian yang akan diperhatikan.
TPP Dipertahankan, Kinerja Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Denny turut mengingatkan ASN mengenai tanggung jawab yang melekat pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menyebut Pemprov Kaltara tetap mempertahankan pemberian TPP kepada ASN tanpa pengurangan. Karena itu, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan disiplin dan kinerja.
“Melalui kebaikan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan TPP. Tolong dihargai. Dan alhamdulillah buat Kaltara, TPP kita tidak dikurangi satu rupiah pun. Harusnya itu yang dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian TPP harus dipandang sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar ASN semakin bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Di akhir arahannya, Denny meminta seluruh ASN menjadikan pembinaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kedisiplinan dan menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan regulasi yang berlaku.
“Pesan saya kepada seluruhnya, patuhi jam kerja, tingkatkan disiplin, dan lakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
