WARTA, NUNUKAN – Komitmen mewujudkan daerah yang inklusif terus diperkuat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Nunukan, Hasan Basri, menyusul inisiatif Yayasan Faqih Hasan Centre yang memfasilitasi terbentuknya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia DPC Nunukan. Kegiatan tersebut digelar di Cafe Omar, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Hasan, pembentukan organisasi ini merupakan langkah strategis dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, baik dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah.
“Ini langkah positif untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki wadah yang jelas dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan haknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran organisasi seperti PPDI dan Gerkatin sangat penting dalam memperkuat inklusivitas sosial. Selain menjadi wadah perjuangan, organisasi yang terstruktur juga memudahkan pemerintah dalam membangun kemitraan serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kesbangpol, lanjutnya, juga mendorong agar kedua organisasi tersebut segera memiliki legalitas resmi. Hal ini dinilai krusial agar keberadaannya diakui secara administratif dan memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan program serta menjalin kerja sama.
“Legalitas adalah fondasi awal. Dengan itu, organisasi bisa bergerak lebih leluasa dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Lebih dari sekadar pembentukan struktur, Hasan menilai langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ruang perjuangan yang bermartabat bagi penyandang disabilitas agar memiliki posisi setara dalam pembangunan.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas.
Kehadiran Kesbangpol dalam kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap penguatan partisipasi seluruh elemen masyarakat secara inklusif.
Dengan semangat Nunukan Inklusif, pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong pembangunan yang merangkul semua pihak, sekaligus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan ruang, pengakuan, dan kesempatan yang setara.
