WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menorehkan capaian kinerja yang solid sepanjang 2025. Hal ini tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menunjukkan tren pembangunan daerah terus bergerak ke arah positif, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II 2025 dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, jumlah penduduk Kalimantan Utara tercatat mencapai 786.228 jiwa, dengan komposisi 411.515 laki-laki dan 374.713 perempuan. Angka ini menjadi basis penting dalam perencanaan pembangunan yang semakin terarah.
Dari sisi indikator makro, sejumlah capaian menunjukkan perbaikan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,41 pada 2024 menjadi 74,04 di 2025. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,32 persen menjadi 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran turun tipis dari 3,90 persen menjadi 3,85 persen.
Kinerja ekonomi juga menguat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 198,68 menjadi 208,21. Ketimpangan pendapatan pun semakin terkendali, ditandai dengan penurunan rasio gini dari 0,264 menjadi 0,261.
Pada sektor pendidikan, capaian bahkan melampaui target. Partisipasi pendidikan menengah usia 16–18 tahun mencapai 108 persen, sementara pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun menembus 131 persen. Peningkatan juga terlihat pada kualitas sarana prasarana, dengan 56 persen toilet sekolah dan 62 persen ruang kelas dalam kondisi baik.
Di bidang kesehatan, layanan rujukan semakin optimal. Rasio daya tampung rumah sakit mencapai 1,40, dan seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi paripurna. Pelayanan kesehatan dalam situasi krisis, termasuk bencana dan kejadian luar biasa (KLB), juga tercapai 100 persen.
Sektor infrastruktur terus digenjot. Kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi mencapai 42,07 persen, sementara kemantapan jalan provinsi berada di angka 47,66 persen. Upaya mitigasi bencana juga diperkuat, dengan 33,57 persen kawasan rawan banjir telah terlindungi infrastruktur pengendalian.
Pada sektor perumahan, seluruh warga terdampak bencana di tingkat provinsi telah mendapatkan hunian layak (100 persen). Penanganan kawasan kumuh seluas 10–15 hektare juga menunjukkan progres dengan capaian 16,96 persen.
Kinerja ketenteraman dan perlindungan masyarakat juga tergolong optimal. Seluruh dokumen kebencanaan telah ditetapkan, dan penanganan pra, saat, hingga pascabencana masing-masing mencapai 100 persen. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah tercatat sebesar 65 persen.
Di bidang sosial, perhatian terhadap kelompok rentan terus diperkuat. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar mencapai 85,71 persen, lanjut usia terlantar 95,34 persen, anak terlantar 42,30 persen, serta gelandangan dan pengemis mencapai 100 persen. Seluruh korban bencana juga dipastikan mendapatkan perlindungan dan bantuan dasar secara penuh.
Tak hanya itu, Pemprov Kalimantan Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dari sisi fiskal, realisasi APBD 2025 juga menunjukkan performa yang kuat. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,65 triliun atau 86,39 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp2,64 triliun atau 85,90 persen.
Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Bumi Benuanta.
