WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, turun langsung meninjau lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Selasa (24/6).
Lahan yang disiapkan memiliki luas lebih dari tujuh hektare dan dinilai strategis untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan berkonsep asrama tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus mempercepat proses administrasi dan legalitas lahan yang menjadi syarat utama pembangunan.
Pollymart menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan saat ini masih berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Namun, secara prinsip pihak transmigrasi telah menyetujui pelepasan lahan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara.
“Secara prinsip pihak transmigrasi sudah menyatakan persetujuannya untuk melepas lahan tersebut. Saat ini kami fokus menyelesaikan proses legalitas agar lahan dapat segera diserahkan dan dimanfaatkan untuk program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat terhadap program tersebut juga semakin kuat. Bahkan, skema pembiayaan pembangunan telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga setelah proses pelepasan lahan selesai, tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan.
Menurut Pollymart, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan instansi terkait guna mempercepat proses pelepasan HPL transmigrasi yang menjadi salah satu syarat utama.
“Pekan depan kami akan mengurus penyelesaian lahan seluas tujuh hektare ini. Setelah status lahannya jelas, proses selanjutnya bisa segera ditindaklanjuti. Secara prinsip Kementerian Sosial sudah menyatakan kesiapan,” katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dalam program Sekolah Rakyat karena dinilai memiliki kesiapan lahan dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan pembinaan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemprov Kaltara optimistis proses legalitas lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardimulyo dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah Kalimantan Utara.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pembangunan sektor pendidikan di Bumi Benuanta.
