WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung implementasi program SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan investasi di daerah berjalan selaras dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Program yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltara tersebut disiapkan untuk menghubungkan lebih dari 51 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok Kawasan Industri Tanah Kuning–Mangkupadi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara, Saiful Bachry, mengatakan bahwa pembangunan kawasan industri tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan pelaksanaan pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan mendukung terwujudnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan agar program pembangunan strategis dapat memberikan manfaat yang inklusif. Kehadiran UMKM dalam rantai pasok industri menjadi bagian penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Saiful Bachry, Selasa (21/7/2026).
Ia menambahkan, Biro Administrasi Pembangunan akan terus mengawal sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan lintas perangkat daerah agar agenda percepatan investasi tetap berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Menurut Saiful, penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan SINERGI Kaltara. Melalui koordinasi yang baik, berbagai program pengembangan UMKM dapat diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan kawasan industri, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas usaha, maupun keberlanjutan pasokan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan pertumbuhan industri justru menciptakan kesenjangan antara investasi besar dengan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai industri berkembang pesat, tetapi pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di rumah sendiri. UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok industri, bukan sekadar pelengkap,” tegas Denny.
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara telah menjalin komunikasi dan penguatan kerja sama dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Perusahaan tersebut menyambut positif konsep SINERGI Kaltara dan membuka peluang bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam ekosistem industri melalui proses kurasi agar memenuhi standar industri internasional.
Peluang yang tersedia mencakup berbagai sektor, mulai dari penyediaan bahan pangan, logistik, material pendukung, hingga jasa akomodasi yang dibutuhkan ribuan tenaga kerja di kawasan industri.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, SINERGI Kaltara menjadi strategi untuk memastikan transformasi ekonomi daerah tidak hanya ditopang oleh masuknya investasi, tetapi juga ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan daya saing UMKM lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri dapat berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan serta penguatan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara.
