WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi berpeluang terjadi pada awal 2026. Langkah antisipatif pun mulai disiapkan, termasuk rencana penetapan status siaga bencana.
Kesiapsiagaan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana yang diikuti kepala daerah serta pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia. Rakor itu menghadirkan arahan langsung dari Menko PMK, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BMKG, dan Kepala BNPB.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menjelaskan bahwa hasil rakor menunjukkan adanya potensi peningkatan intensitas cuaca ekstrem, khususnya kategori hidrometeorologi basah, di wilayah Kaltara pada Januari 2026.
“BMKG memetakan bahwa Kaltara masuk wilayah yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi basah. Karena itu, kami mulai menyiapkan penetapan status siaga bencana tahun 2026,” ujar Andi Amriampa saat dikonfirmasi, Kamis (1/1).
Menurutnya, status siaga tersebut mencakup antisipasi terhadap dua kemungkinan kondisi cuaca, baik basah maupun kering. Penetapan akhirnya akan menyesuaikan periode dan dinamika cuaca yang berkembang.
BPBD Kaltara menargetkan status siaga dapat ditetapkan dalam bulan Januari ini. Namun sebelum itu, koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi tetap menjadi tahapan penting guna memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.
Adapun potensi bencana yang mengintai akibat hidrometeorologi basah meliputi banjir dan tanah longsor. Untuk banjir, kawasan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) menjadi perhatian utama.
“Kaltara memiliki tiga sungai besar, yakni Sungai Kayan, Sungai Sesayap, dan Sungai Sembakung. Wilayah lain seperti Apung, Sebatik, hingga Sekatak juga tetap memiliki potensi banjir,” jelasnya.
Sementara itu, risiko tanah longsor juga tak bisa diabaikan. Sejumlah wilayah, termasuk Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung, tercatat pernah mengalami kejadian serupa dalam waktu dekat.
“Upaya pencegahan dan mitigasi terus kami perkuat. Prinsipnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini agar dampak bencana dapat diminimalkan,” tutup Andi Amriampa.
