spot_img
More
    spot_img

    Perkuat Akuntabilitas, Pemkab Nunukan Gelar Bimtek Reformasi Birokrasi dan SAKIP

    WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas, serta pencegahan benturan kepentingan.

    Kegiatan yang berlangsung pada 16–17 April 2026 di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan ini diikuti berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Nunukan.

    Bimtek secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), analis kebijakan Nilawati.

    Dalam pemaparannya, Nilawati menekankan pentingnya penguatan SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

    Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek kunci dalam penguatan SAKIP. Pertama, perencanaan kinerja yang harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Kedua, pengukuran dan pengelolaan kinerja melalui pemantauan serta evaluasi berkala. Ketiga, pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan.

    “Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam memastikan kinerja pemerintah dapat terukur dan terus diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.

    Selain itu, integrasi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta penguatan integritas dinilai menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

    Dalam kegiatan ini, para peserta juga mendapatkan pendampingan teknis dalam penyusunan pohon kinerja, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi SAKIP di masing-masing perangkat daerah.

    Melalui Bimtek ini, Pemkab Nunukan berharap seluruh OPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

    Baca Juga:  Raperda SDA Dibahas, DPRD Kaltara Siapkan Pajak Usaha di Sungai Kayan

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU