WARTA, NUNUKAN – Upaya memperkuat kewaspadaan dini di wilayah perbatasan terus digencarkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nunukan resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2026, Senin (4/5/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di ruang rapat Bakesbangpol ini menjadi langkah awal penguatan peran FKDM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya di kawasan perbatasan yang rawan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.
Ketua FKDM Nunukan, Pandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga program prioritas sepanjang 2026 yang menyasar langsung isu-isu krusial di masyarakat.
“Fokus kami tahun ini ada tiga, yakni sosialisasi di Sebatik Barat, Sebatik Timur, serta riset terkait keberadaan tenaga kerja asing dan warga negara asing di Nunukan,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama adalah ancaman penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Banyaknya jalur tidak resmi atau “jalur tikus” dinilai menjadi celah masuknya barang ilegal, termasuk narkotika.
“Wilayah perbatasan seperti Sebatik memiliki kerawanan tinggi. Ini yang ingin kami tekan melalui sosialisasi agar masyarakat lebih waspada,” tegas Pandi.
Tak hanya itu, materi sosialisasi juga akan menekankan pentingnya bela negara dan penguatan nilai nasionalisme. Menurutnya, masyarakat perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, sehingga kesadaran kolektif perlu terus diperkuat.
Kegiatan ini akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda seperti karang taruna, guna memperluas jangkauan edukasi.
Untuk memperkaya pemahaman masyarakat, FKDM juga menggandeng sejumlah instansi sebagai narasumber, di antaranya pihak imigrasi, aparat kepolisian, hingga unsur intelijen dan TNI.
Selain sosialisasi, FKDM juga akan melakukan riset terkait keberadaan TKA dan WNA di Kabupaten Nunukan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pemetaan awal untuk mengantisipasi potensi persoalan sosial, termasuk isu perdagangan orang yang sempat menjadi perhatian nasional.
“Riset ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat, terutama di wilayah perbatasan,” jelasnya.
Program sosialisasi ditargetkan berlangsung pada Juni 2026, sementara riset TKA dan WNA dijadwalkan pada Oktober 2026 hingga akhir tahun.
Dalam pelaksanaannya, FKDM didukung anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp100 juta melalui NPHD 2026.
Dengan dukungan tersebut, FKDM diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi deteksi dini, pencegahan, serta antisipasi terhadap berbagai potensi ancaman demi menjaga keamanan dan ketahanan daerah perbatasan.
