WARTA, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memacu penyusunan regulasi strategis guna memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui langkah studi komparasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) II ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, bersama sejumlah anggota Pansus II dan tenaga ahli. Rombongan disambut langsung Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, beserta jajaran.
Fokus utama kunjungan ini adalah pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, diskusi juga mengarah pada penguatan regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) agar kontribusi dunia usaha lebih terarah.
Achmad Djufrie menilai Kalimantan Timur memiliki pengalaman dan kerangka regulasi yang cukup matang dalam membina ekonomi kerakyatan, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi Kaltara.
“Kami melihat Kaltim memiliki skema regulasi yang relevan untuk diadopsi, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan Raperda ini nantinya tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi UMKM, mulai dari permodalan hingga pengembangan pasar.
Selain itu, pembahasan terkait CSR dinilai krusial untuk memastikan peran perusahaan yang beroperasi di Kaltara dapat selaras dengan arah pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui studi komparasi ini, DPRD Kaltara berharap draf Raperda yang tengah disusun semakin komprehensif dan aplikatif. Dengan begitu, koperasi dan UMKM di Kaltara diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
