WARTA, TANJUNG SELOR — Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memberikan tantangan baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut diakui langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Sapi’i, pada Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut memaksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian signifikan dalam perencanaan program.
“Langkah paling ideal adalah menentukan skala prioritas imbas pemangkasan TKD ini,” ujar Sapi’i.
OPD Diminta Lebih Kreatif dan Adaptif
Menurut Sapi’i, situasi ini menuntut OPD untuk lebih selektif dalam menyusun kegiatan serta memaksimalkan anggaran yang tersisa agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Semua harus berbenah. Ini memang kondisi yang tidak terduga, tapi bukan berarti kita tidak bisa maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas OPD dalam menentukan program yang benar-benar berdampak bagi publik, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pembangunan daerah.
Kebijakan pemotongan TKD ini sebelumnya diketahui berdampak ke berbagai daerah, termasuk Kalimantan Utara, sehingga penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.
(*)
