WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda terus memperkuat pengendalian proyek agar tidak ada lagi kegiatan yang stagnan, apalagi sampai menyeberang tahun anggaran.
Kepala Biro Adpem Setda Pemprov Kaltara, Sapi’i, menegaskan bahwa pihaknya akan lebih aktif melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang mengalami hambatan di lapangan. Jika ditemukan proyek yang berjalan lambat, akan segera dilakukan identifikasi masalah sekaligus pencarian solusi secara cepat dan terukur.
“Kalau ada kegiatan yang stagnan, kita langsung diskusikan permasalahannya apa dan solusinya bagaimana. Tidak dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai langkah pengendalian, Biro Adpem juga akan mengintensifkan peninjauan langsung ke lapangan bersama kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kegiatan monitoring ini difokuskan pada proyek-proyek prioritas di seluruh wilayah Kaltara, mulai dari Bulungan, Tarakan, Nunukan, hingga Malinau.
Peninjauan tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur jalan, pembangunan sekolah, hingga gedung-gedung fasilitas publik lainnya.
Sapi’i menjelaskan, saat ini siklus pembangunan masih berada pada fase awal tahun, di mana serapan anggaran umumnya masih rendah. Namun kondisi tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dalam pola tahunan.
Meski demikian, pihaknya terus mendorong percepatan proses sejak awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun. Hal ini dinilai penting untuk menghindari keterlambatan pekerjaan sekaligus memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.
“Evaluasi tahun sebelumnya menjadi perhatian serius. Kita tidak ingin ada pekerjaan yang melewati batas waktu. Karena itu sejak awal tahun kita ingatkan perangkat daerah untuk mempercepat proses,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan proyek juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Semakin cepat kegiatan dimulai, maka semakin cepat pula anggaran beredar di masyarakat.
“Kalau kegiatan dikerjakan di awal, uang juga lebih cepat berputar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Diketahui, belanja infrastruktur masih menjadi porsi terbesar dalam APBD Kaltara, yang didominasi oleh program di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan. Karena itu, penguatan pengendalian dan percepatan proyek menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal dan tepat waktu.
