WARTA, TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengawal kualitas kinerja pemerintah daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dilakukan uji validitas data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
Langkah ini diwujudkan melalui rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring yang digelar selama dua hari, Kamis hingga Jumat (23–24/4/2026), di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, didampingi Sekretaris Pansus Herman, serta dihadiri sejumlah anggota pansus lainnya. Forum ini menjadi tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilakukan.
Dino menegaskan, proses klarifikasi ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan OPD dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan seluruh data yang disajikan benar-benar valid. Program pemerintah harus berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah OPD hadir secara bergiliran untuk memaparkan capaian kinerja sekaligus memberikan penjelasan atas temuan di lapangan. Di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.
Pada hari kedua, rapat dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Pansus, Herman, menekankan pentingnya kelengkapan dan akurasi data sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
“Data yang komprehensif sangat menentukan kualitas rekomendasi yang akan kami hasilkan. Harapannya, rekomendasi ini benar-benar konstruktif untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujarnya.
Fokus utama dalam rapat ini adalah memvalidasi hasil monitoring terhadap pelaksanaan program tahun 2025, sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Melalui pembahasan yang mendalam dan berbasis data, Pansus LKPj menargetkan lahirnya rekomendasi strategis yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
Upaya ini sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara.
