WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara, Selasa (31/3).
Penyerahan laporan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan, Irwan Sabri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah, sekaligus wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan keuangan yang disusun telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang evaluasi untuk penyempurnaan ke depan.
Bupati Irwan juga berharap BPK dapat memberikan masukan konstruktif melalui proses pemeriksaan yang akan dilakukan.
“Kami sangat mengharapkan bimbingan dan rekomendasi dari BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penyerahan LKPD tahun ini merupakan yang kedua di masa kepemimpinannya. Ia pun optimistis Kabupaten Nunukan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tersebut.
Sementara itu, BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyampaikan LKPD. Hal ini dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan secara terperinci sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Proses ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
BPK juga berharap dukungan penuh dari seluruh jajaran Pemkab Nunukan, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
Melalui sinergi yang terus terjalin antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Nunukan semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
