WARTA, TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran tidak menghentikan upaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran perjalanan dinas, koordinasi langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini menjadi salah satu strategi untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Berly, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran menuntut pihaknya untuk lebih adaptif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi OPD terkait. Melalui pendekatan tersebut, koordinasi tetap dapat dilakukan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pola perjalanan dinas seperti sebelumnya.
“Strategi jemput bola menjadi salah satu upaya agar koordinasi tetap berjalan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran perjalanan dinas,” demikian penjelasan Berly mengenai penyesuaian pola kerja tersebut.
Koordinasi langsung dinilai penting untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Dengan komunikasi yang lebih intensif, OPD dapat menyampaikan kendala yang dihadapi untuk selanjutnya dibahas dan dicarikan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi Biro Administrasi Pembangunan, keterbatasan anggaran bukan berarti fungsi pengawasan harus berkurang. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong penyesuaian metode kerja agar pemantauan pembangunan tetap berlangsung secara efektif.
Selain mendatangi perangkat daerah, komunikasi yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pengawasan. Informasi mengenai progres kegiatan dan kebutuhan pendampingan dapat dihimpun melalui koordinasi, sehingga persoalan yang membutuhkan perhatian bisa lebih cepat diketahui.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga penggunaan sumber daya pemerintah agar tetap efisien tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui pola kerja yang lebih adaptif, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara berupaya memastikan koordinasi dengan OPD tetap terjaga. Dengan demikian, keterbatasan perjalanan dinas diharapkan tidak menjadi penghambat dalam mengawal program pembangunan dan mendukung peningkatan pelayanan publik.
