WARTA, TANJUNG SELOR – Memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana menjadi tantangan tersendiri di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Untuk menjaga pelaksanaan kegiatan tetap terkendali, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Berly, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran perjalanan dinas mendorong pihaknya mengoptimalkan pola koordinasi. Salah satu caranya melalui strategi jemput bola dengan mendatangi OPD yang memerlukan koordinasi maupun pendampingan.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga komunikasi antarperangkat daerah, tetapi juga membantu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan sejak dini. Dengan begitu, persoalan yang berpotensi mengganggu pencapaian target dapat segera dibahas bersama.
Pemantauan progres fisik dan keuangan menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Kedua aspek tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana kegiatan berjalan sesuai rencana sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap capaian program.
Selain koordinasi langsung, pelaporan perkembangan kegiatan secara berkala juga dibutuhkan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembangunan secara lebih menyeluruh. Data tersebut dapat membantu mengidentifikasi program yang berjalan sesuai target maupun kegiatan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Melalui informasi yang akurat, Biro Administrasi Pembangunan dapat mendukung pimpinan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan menentukan langkah tindak lanjut. Sementara itu, OPD diharapkan aktif menyampaikan perkembangan kegiatan serta kendala yang dihadapi agar penanganannya dapat dikoordinasikan sesuai kewenangan.
Upaya ini menjadi semakin penting dalam menjaga realisasi pembangunan menjelang akhir tahun anggaran. Ketepatan informasi dan respons terhadap hambatan pelaksanaan dapat membantu perangkat daerah menentukan prioritas penyelesaian kegiatan.
Di tengah keterbatasan anggaran operasional, Biro Administrasi Pembangunan tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan melalui pola kerja yang lebih adaptif. Koordinasi langsung dan pelaporan berkala menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas pemantauan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemprov Kaltara diharapkan tetap terpantau, kendala dapat lebih cepat diidentifikasi, dan target kegiatan dapat diupayakan tercapai sesuai rencana.
