WARTA, TANJUNG SELOR -Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat perhatian Biro Administrasi Pembangunan sebagai bagian dari pengawalan program prioritas pembangunan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Kalimantan Utara.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM RI, Jakarta, Senin (22/6). Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H., untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM di Kalimantan Utara.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan bahwa sektor UMKM di Kalimantan Utara telah berkembang hingga mencapai 51.840 unit usaha dan berkontribusi sebesar 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun, perkembangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya daya saing, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, minimnya hilirisasi produk, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI guna mendukung sembilan program prioritas, meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi, penguatan Rumah Kemasan, serta fasilitasi Galeri Dekranasda.
Apabila usulan tersebut terealisasi, Pemprov Kaltara memproyeksikan terciptanya aktivitas ekonomi baru senilai Rp102 miliar per tahun. Program tersebut juga ditargetkan mampu membuka sekitar 1.000 lapangan kerja baru, menghasilkan 50 produk ekspor, menerbitkan 240 sertifikasi halal dan 200 kekayaan intelektual (KI), serta mendorong 1.000 UMKM bertransformasi ke dalam ekosistem pasar modern dan digital.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Kalimantan Utara juga telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penguatan regulasi, penyediaan basis data UMKM yang akurat, kesiapan operasional Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati sebagai lokasi pembangunan Plaza UMKM.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Saiful Bachry, mengatakan bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga perlu mendapat dukungan melalui sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Menurutnya, Biro Administrasi Pembangunan memiliki tugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan UMKM diharapkan dapat mempercepat realisasi program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Biro Administrasi Pembangunan akan terus mengawal pelaksanaan program-program prioritas agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Utara,” ujar Saiful Bachry.
Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapat respons positif dari Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang untuk meninjau kesiapan pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi dalam merealisasikan dukungan terhadap sembilan program prioritas UMKM yang telah diusulkan.
