WARTA, TARAKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja (reses) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan berlangsung di Swiss-Belhotel Tarakan, Jumat (3/10/2025), dan dihadiri oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, serta unsur Forkopimda Kaltara.
Dari pihak DPR RI, hadir sejumlah anggota Komisi II, termasuk Dedy Sitorus, legislator asal daerah pemilihan Kaltara, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Aria Bima.
Kunjungan kerja tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik, di antaranya rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta permasalahan pertanahan dan reforma agraria.
Dalam forum tersebut, Bupati Irwan Sabri memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa usulan pembangunan prioritas Kabupaten Nunukan, antara lain:
-
Pembangunan jalan penghubung Krayan–Malinau,
-
Pembangunan jalan di wilayah Lumbis,
-
Pembangunan embung di Gang Limau, dan
-
Pembangunan Marine Techno Park sebagai pusat inovasi kelautan daerah perbatasan.
Terkait isu pemotongan dana TKD, Bupati Irwan menilai kebijakan tersebut sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan.
“Pengurangan TKD yang sebelumnya sekitar Rp950 triliun menjadi Rp690 triliun membuat kami harus benar-benar cermat dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan,” ujar Irwan Sabri.
Selain menyampaikan usulan pembangunan, Bupati Irwan juga melaporkan kejadian keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Sebatik.
“Sekitar dua hari lalu, ada sekitar 145 anak-anak di Sebatik yang mengalami gejala keracunan akibat konsumsi MBG. Saya langsung turun ke lapangan untuk memastikan penanganannya. Alhamdulillah, keesokan harinya mereka sudah diperbolehkan pulang,” ungkapnya.
Irwan menegaskan, untuk sementara operasional dapur penyedia MBG dihentikan sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Setelah pertemuan di Tarakan, rombongan Komisi II DPR RI dijadwalkan melanjutkan peninjauan lapangan di wilayah Sebatik guna melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bupati Nunukan.
