WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, diwakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Dr. Bustan, S.E., M.Si, menemui langsung massa aksi serentak nasional di depan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8).
Puluhan buruh yang dikawal aparat Polresta Bulungan menyuarakan 15 tuntutan, dengan 5 di antaranya menjadi prioritas. Tuntutan tersebut antara lain: penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan RUU Perampasan Aset, serta realisasi Perda penempatan tenaga kerja lokal.
Aksi yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu direspons positif oleh Pj. Sekprov Bustan dengan mengajak buruh berdialog terbuka.
“Pemerintah akan mempelajari tuntutan ini sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Ada yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat. Nanti kita duduk bersama untuk melihat regulasi yang berlaku,” jelas Bustan.
Ia menegaskan, aspirasi buruh merupakan hal wajar dan layak diperjuangkan. Pemerintah daerah, kata Bustan, siap menampung dan mendorong poin-poin yang bisa direalisasikan.
“Aspirasi ini sah-sah saja. Yang bisa kita dorong, tentu akan kita dorong,” tegasnya.
Bustan menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengupayakan realisasi aspirasi buruh sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat Kaltara.
“Apa yang disuarakan para buruh ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus berupaya menghadirkan program yang dapat menjawab tuntutan tersebut,” pungkasnya.
