WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai menyiapkan landasan hukum untuk menata pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang. Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan untuk mengarahkan pembangunan hunian sekaligus mencegah meluasnya kawasan kumuh, terutama di wilayah perbatasan.
Kedua regulasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati, dan dihadiri Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pj. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan, yang mewakili Bupati Irwan Sabri, menjelaskan dua Raperda tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Raperda pertama mengatur Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk periode 2026–2046. Regulasi ini akan menjadi pedoman arah pembangunan perumahan selama 20 tahun ke depan.
Sementara Raperda kedua mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta permukiman kumuh di Kabupaten Nunukan.
Menurut Iwan, penyusunan kedua Raperda didasarkan pada tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya menjadi pijakan agar kebijakan perumahan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari sisi sosial, kebutuhan hunian di Nunukan terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan dinamika pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi geografis Nunukan yang beragam, mulai dari wilayah perairan, tepi air, dataran hingga perbukitan, juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai karakteristik masing-masing kawasan.
Atur pembangunan hingga kawasan yang dilindungi
Dalam Raperda RP3KP, pemerintah daerah akan mengatur arah pembangunan perumahan di sejumlah kawasan strategis, mulai dari perkotaan, perbatasan, industri hingga agropolitan.
Regulasi ini juga menjadi dasar pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), baik untuk perbaikan rumah maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tidak hanya mengatur lokasi pembangunan, Raperda tersebut juga memuat perlindungan terhadap kawasan yang tidak diperbolehkan untuk permukiman. Di antaranya sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan gambut, hutan lindung, serta ekosistem mangrove.
Pemerintah juga mengatur kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi MBR, pemberian insentif dan disinsentif, serta pembentukan kelompok kerja dan forum perumahan dan kawasan permukiman.
Tujuh indikator kawasan kumuh
Adapun Raperda kedua secara khusus mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Terdapat tujuh kriteria yang menjadi dasar penilaian tingkat kekumuhan suatu kawasan.
Ketujuh kriteria tersebut meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
Upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemenuhan standar teknis, serta pemberdayaan masyarakat. Penetapan lokasi kawasan kumuh nantinya dilakukan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan tingkat kekumuhan dan legalitas lahan.
Melalui dua Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pembangunan perumahan dapat berlangsung lebih terarah, kawasan kumuh dapat dicegah dan ditangani, serta kualitas hunian masyarakat semakin meningkat.
Dengan perencanaan jangka panjang hingga 2046, penataan perumahan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperhatikan karakteristik wilayah Nunukan sebagai daerah perbatasan.




