WARTA, NUNUKAN – Pemerataan pembangunan perumahan hingga kawasan pedalaman dan perbatasan menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah diminta memastikan program penyediaan hunian layak tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di Krayan, Lumbis, hingga Sembakung.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pandangan fraksi dibacakan Saddam Husein dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026).
Dua regulasi yang dibahas yakni Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2026–2046 serta Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik pengajuan kedua Ranperda tersebut karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak. Namun, perencanaan dan pelaksanaannya dinilai harus mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta kemampuan ekonomi masyarakat.
Fraksi itu secara khusus mengingatkan agar alokasi anggaran dan program pembangunan perumahan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan Nunukan dan Pulau Sebatik. Wilayah pedalaman dan perbatasan juga harus mendapatkan porsi perhatian yang proporsional.
Selain pemerataan pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti rencana penerapan kebijakan minimal 20 persen hunian vertikal di kawasan strategis perkotaan. Pemerintah daerah diminta mengkaji kebijakan tersebut secara matang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih, budaya bermukim masyarakat, serta keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, terkait penanganan kawasan kumuh, fraksi tersebut menegaskan bahwa relokasi warga seharusnya menjadi pilihan terakhir. Pemerintah perlu mengutamakan peningkatan kualitas kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.
Jika relokasi tidak dapat dihindari, pemerintah diminta menjamin tersedianya hunian atau lahan pengganti yang layak. Akses masyarakat terhadap mata pencaharian, termasuk nelayan dan petani rumput laut, juga harus menjadi pertimbangan utama.
Proses pengambilan keputusan pun diharapkan melibatkan warga melalui dialog partisipatif, bukan tindakan yang bersifat represif.
Fraksi PDI Perjuangan turut meminta transparansi dalam pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Selain itu, pemerintah daerah diminta menerapkan sanksi tegas terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima kedua Ranperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPRD Nunukan.




